Shalahuddin Paparkan Strategi Pembangunan dan Penanganan Karhutla di Rakor Pemdeskel

HADIRI RAKOR PEMDESKEL-Bupati Barito Utara H Shalahuddin bersama dinas terkait menghadiri rakor pemerintah desa dan kelurahan (Pemdeskel) di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).(Batarasatu:Diskominfosandi)

Palangka Raya, Batarasatu – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memaparkan sejumlah langkah konkret Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung pembangunan daerah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran tersebut diselenggarakan di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, kepala desa, serta lurah se-Kalimantan Tengah.

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mengawal pelaksanaan pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, berbagai program tersebut terus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk program Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

"Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Shalahuddin.

Selain pembangunan dan penguatan program prioritas, Shalahuddin menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menjelaskan, status siaga karhutla di Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan melalui Surat Keputusan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Penanganan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama Kodim, Polres, BPBD, serta organisasi perangkat daerah terkait.

"Untuk menghadapi potensi karhutla, kami telah menetapkan status siaga mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat," jelasnya.

Shalahuddin menambahkan, Barito Utara juga terus mengoptimalkan potensi sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah. Pengelolaan potensi tersebut, kata dia, tetap diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Dalam arahannya, Gubernur memberikan enam penekanan kepada seluruh kepala desa dan lurah, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kerukunan.

Gubernur berharap seluruh kepala desa dan lurah mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan yang merata serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang aman, sejahtera dan berdaya saing. (BT2)